' Astri, akan menghidupkan Aset aset yang tidur, dan perbaikan pasar.
Malang.- Bupati Malang, HM . Sanusi melantik ratusan pejabat yang terdiri mulai Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Senin (13/4/2026). Dalam kegiatan itu, tiga JPTP di lingkungan Pemkab Malang resmi memiliki pimpinan yakni Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag).
Ahmad Dzulfikar Nurrahman yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Dinas DLH resmi sebagai Kepala DLH, kemudian Indra Gunawan yang sebelumnya menjabat sebagai Camat Pujon resmi didapuk sebagai Kepala Satpol PP. Kemudian untuk Kepala Disperindag akan diemban oleh Astri Lutfiatunnisa yang sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Dinas Disperindag.
Usai dilantik sebagai Kadin Disperindag Kabupaten Astri Lutfitunisa kepada awak Media mengatan Malang ke depan Disperindag semakin maju,semua jajaran semakin kompak dalam mensukseskan program bupati malang yakni Malang Makmur.
ia menambahkan program kami ke depan yang pertama mengupayakan ada perbaikan pasar pasar itu tujuan utama kami, juga mengaktifkan UKM UKM,dan yang terpenting aset aset yang tidur akan kita hidupkan dengan kerja sama dan menjalin komunikasi yang baik dengan berbagai pihak swasta agar bisa di manfaatkan dengan baik, Ujaranya.
Bupati Sanusi dalam jumpa pers menyampaikan pengukuhan, pelantikan, dan pengambilan sumpah jabatan merupakan bagian dari upaya memperkuat sistem manajemen kepegawaian berbasis merit.
“Pengukuhan, pelantikan, dan pengambilan sumpah jabatan ini merupakan bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Malang untuk menjalankan sistem manajemen kepegawaian dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,” katanya.
Ia menjelaskan, mutasi dan rotasi jabatan dilakukan berdasarkan kompetensi, kinerja, dan integritas Aparatur Sipil Negara (ASN), bukan karena faktor lain.
Sanusi juga menekankan seluruh pejabat yang dilantik harus bekerja secara profesional, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, serta mampu memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan daerah dan pelayanan masyarakat.
“Tidak boleh ada korupsi, tidak boleh ada kolusi, apalagi minta-minta duit kepada siapapun yang membutuhkan pelayanan. Dan kalian juga tidak usah bayar-bayar duit, karena satu pun dari yang dilantik ini tidak ada bayar dan tidak dimintai uang oleh Bupati,” ujarnya.
Ia juga meminta pejabat untuk melapor jika menemukan adanya praktik pungutan dalam proses jabatan.
“Kalau ada yang minta bayar, bilang saya. Itu tidak benar itu. Kita harus hentikan semuanya dan itu melanggar sumpah janji,” tegasnya.
Selain itu, Sanusi juga mengingatkan agar ASN tidak menerima pemberian dalam bentuk apapun yang berpotensi melanggar aturan, serta menghindari praktik penyusunan laporan pertanggungjawaban (SPJ) fiktif.
“Jangan ada lagi buat SPJ fiktif. Pasti ketahuan oleh BPK. Kalau ketahuan, harus dipertanggungjawabkan sendiri,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas dengan menghindari konflik kepentingan serta bersikap transparan, jujur, dan objektif dalam menjalankan tugas.
“Anda semua harus menjadi teladan dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah,” tutupnya. (Mid/Red)
