Jayapura – Polda Papua melalui Ditreskrimsus bersama Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua mengajak seluruh elemen masyarakat untuk turut mengawasi penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi agar tepat sasaran dan bebas dari praktik penyalahgunaan.
Ajakan tersebut disampaikan dalam kegiatan Dialog Interaktif Polisi Menyapa bertema "Pengawasan dan Penyaluran BBM di Wilayah Papua" yang disiarkan langsung dari Studio LPP RRI Jayapura, Kamis (09/07).
Dialog menghadirkan narasumber PS Kanit 1 Subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Papua AKP Anugerah Sari Darmawan, S.T.K., S.I.K. dan Kepala Bidang Usaha Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Herman Bleskadit, S.E., M.M., dipandu oleh presenter Arul Firmansyah.
Dalam dialog tersebut, AKP Anugerah Sari Darmawan menjelaskan bahwa Ditreskrimsus Polda Papua secara intensif melakukan pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi di seluruh wilayah Papua melalui koordinasi dengan jajaran kepolisian di daerah.
"Kami terus melakukan penyelidikan dan pengawasan terhadap distribusi BBM bersubsidi. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran maupun tindak pidana, kami akan melakukan penindakan secara tegas sesuai ketentuan hukum yang berlaku," ujarnya.
Ia mengakui bahwa kondisi geografis Papua yang luas dengan banyak wilayah terpencil menjadi tantangan tersendiri dalam pengawasan distribusi BBM. Namun demikian, hal tersebut tidak mengurangi komitmen kepolisian dalam memastikan penyaluran subsidi pemerintah benar-benar diterima oleh masyarakat yang berhak.
AKP Anugerah juga mengungkapkan sejumlah modus yang kerap digunakan pelaku penyalahgunaan BBM bersubsidi. Di antaranya penggunaan lebih dari satu barcode kendaraan untuk memperoleh BBM melebihi kuota, serta modifikasi tangki kendaraan agar mampu menampung bahan bakar dalam jumlah besar.
Bahkan, pihaknya menemukan kasus di Merauke di mana satu kendaraan menggunakan hingga enam barcode yang diperoleh secara tidak sah melalui transaksi di pasar daring. Temuan tersebut saat ini telah ditindaklanjuti melalui proses penyelidikan dan penegakan hukum.
Sementara itu, Kepala Bidang Usaha Perdagangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Herman Bleskadit menjelaskan bahwa pengawasan distribusi BBM dilakukan secara terpadu melalui koordinasi antara pemerintah daerah, Pertamina, dan aparat penegak hukum.
Menurutnya, jenis BBM bersubsidi yang menjadi fokus pengawasan meliputi Solar dan Pertalite yang disalurkan melalui SPBU di berbagai wilayah Papua. Pemerintah juga terus melakukan evaluasi guna mengurangi antrean kendaraan dan meningkatkan kelancaran distribusi.
"Kami akan terus memperkuat koordinasi dengan kepolisian, Pertamina, serta pengelola SPBU agar penyaluran BBM bersubsidi benar-benar tepat sasaran. Dukungan dan partisipasi masyarakat juga sangat kami harapkan untuk bersama-sama mencegah terjadinya penyalahgunaan BBM subsidi," ujar Herman Bleskadit.
Ia menegaskan bahwa pemerintah akan memberikan sanksi administratif berupa pembinaan dan teguran kepada pelanggar. Apabila pelanggaran berlanjut atau mengandung unsur pidana, maka penanganannya akan diserahkan kepada aparat penegak hukum.
Dalam kesempatan tersebut, Herman memastikan kondisi stok BBM di Papua masih dalam keadaan aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat. Pasokan BBM terus didukung dari berbagai wilayah sehingga masyarakat tidak perlu khawatir terhadap ketersediaannya.
Polda Papua menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan pemerintah daerah, Pertamina, dan seluruh pemangku kepentingan dalam memastikan distribusi BBM bersubsidi berlangsung tertib, transparan, serta tepat sasaran demi mendukung kesejahteraan masyarakat Papua.
"Kami mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengawasi penyaluran BBM bersubsidi dan segera melaporkan apabila menemukan indikasi penyalahgunaan, karena pengawasan yang efektif membutuhkan pe
ran aktif semua pihak," tutup AKP Anugerah Sari Darmawan.
